Janji Tinggal Janji : Apakah Kemiskinan Harus Kita Wariskan Lagi?

Read Time:2 Minute, 54 Second

Artikel-Ukhuwahnews | Kemiskinan masih menjadi tantangan terbesar di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia berada pada angka 8,57% atau sekitar 24,06 juta orang. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,46% dari Maret 2024.

Mirisnya, kemiskinan di Indonesia masih bersifat turun-temurun dari generasi ke generasi. Hal ini dapat terlihat dari penerima bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak menunjukkan kemandirian secara ekonomi.

Sementara itu, pada Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,76%, meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Indonesia diprediksi memiliki tingkat pengangguran tertinggi kedua di Asia setelah Tiongkok, menurut proyeksi Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF).

Miskin Tetap Miskin : Bukan Malas, Tapi Terjebak Sistem?

Kemiskinan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pendapatan, tetapi juga adanya sistem sosial, ekonomi, dan politik yang menciptakan ketimpangan akses terhadap peluang hidup yang jauh lebih baik. Inilah yang disebut sebagai kemiskinan struktural. Mereka yang lahir miskin, cenderung tetap miskin. Bukan mereka kurang usaha, tetapi sistem yang sangat tidak berpihak.

Kemiskinan struktural adalah kondisi di mana kemiskinan terjadi bukan karena faktor individual seperti malas, melainkan karena adanya hambatan sistem yang terus menghalangi masyarakat tertentu untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, atau pelayanan yang layak.

Keterbatasan ekonomi membuat banyak anak dari keluarga miskin putus sekolah. Padahal, pendidikan adalah jalur paling awal untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan keluar dari jebakan kemiskinan. Ketika akses terhadap pendidikan dan pekerjaan terbatas, masyarakat miskin sulit meningkatkan pendapatan dan memperbaiki taraf hidup.

Alhasil, mereka kembali bergantung pada bantuan sosial seperti BLT, yang justru memperkuat ketergantungan tanpa membangun kemandirian ekonomi. Anak dari keluarga miskin kembali menjadi pekerja informal, berpenghasilan rendah, tanpa jaminan kerja, kemiskinan pun menjadi lingkaran abadi.

Kerja Dijanjikan, Tapi Makan Masih Diusahakan?

Dalam kampanye Pilpres 2024, saat memaparkan visi misi dalam debat keempat atau debat kedua cawapres di JCC Senayan, Jakarta. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjanjikan akan membuka 19 juta lapangan kerja, termasuk 5 juta green jobs. Janji ini diiringi dengan narasi tentang pemerataan pembangunan, hilirisasi industri, transisi energi hijau dan penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun, hingga pertengahan 2025, realisasi dari janji tersebut masih belum kelihatan.

Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya pada acara peresmian Pabrik Pemurnian Logam Mulia PT Freeport Indonesia juga menjanjikan membuka 8 juta lapangan kerja, melalui 30 proyek besar tahun ini. Namun, dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi dan data IMF yang memprediksikan peningkatan pengangguran. Janji-janji tersebut belum menjawab masalah mendasar dan masyarakat miskin belum merasakan manfaat jangka panjangnya.

Peran Pemerintah sangat Penting

Pemerintah memiliki peran sentral dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural. Adapun langkah yang perlu diperkuat, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, dengan mendukung sekolah-sekolah yang masih belum dikatakan layak untuk ditempati. Agar lulusan sarjana siap menghadapi dunia kerja digital dan transisi energi hijau, perlu diadakan pelatihan kerja berbasis keterampilan masa depan. Penguatan sistem data dan evaluasi kebijakan juga sangat penting, agar bantuan sosial dan program pelatihan tepat sasaran, serta benar-benar mengangkat masyarakat dari kemiskinan.

Kemiskinan di Indonesia bukan hanya soal angka, melainkan tentang sistem yang membentuk dan mewariskannya. Akses pendidikan yang masih sulit, janji lapangan kerja yang belum terwujud, dan sistem bantuan yang tidak memberdayakan adalah persoalan utama dalam kemiskinan struktural.

Pemerintah memiliki peran untuk mengubah arah kebijakan dari sekadar bantuan jangka pendek. Sebab tanpa perubahan struktur, generasi muda Indonesia akan terus bergulat dalam kemiskinan yang sama seperti generasi sebelumnya.

Penulis: Manda Dwi Lestari
Editor: Ahmad Hafiizh Kudrawi