Aliansi Sumsel Resah Tuntut Pemerintah Prioritaskan Pendidikan

Read Time:2 Minute, 14 Second

Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Selatan (Sumsel) Alwis Gani Menandatangani Surat Tuntutan yang di buat oleh Aliansi Sumsel Resah, Senin (04/05/2025). Ukhuwahfoto/Astridda Rochma

Palembang – Ukhuwahnews | Aliansi Sumatra Selatan (Sumsel) Resah menyelenggarakan Demo di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bentuk keresahan terhadap Pemerintah terkait Program Presiden Republik Indonesia yang memeperioritaskan Makanan Bergizi Gratis (MBG) dibandingkan dengan Pendidikan, Senin (04/05/2026).

Demo ini diikuti oleh beberapa universitas di Palembang antara lain :
1. Universitas Sriwijaya (Unsri)
2. Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri)
3.Universitas Indo Grobal Mandiri (UIGM) 4. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA)
5. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekes Kamenkes)
Selain prihal keresahan mahasiswa terhadap MBG dan minimnya pendidikan di Indonesia, Aliansi Mahasiswa Sumsel juga menuntut beberapa point yang di sampaikan, antara lain :

1. Segera sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampas Aset
2. Naikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimun Kota/Kabupaten ( UMK)
3. Menuntut Pemerintah untuk memperketat pengawasan dan penegakan regulasi terhadap sektor perkebunan dan tambang
4. Menuntut Pemerintah menambah kuota pekerja tetap dan kontrak
5. Menuntut jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
6. Menuntut transparansi dan keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan ketenagakerjaan
7. Menuntut terciptanya lapangan pekerjaan formal yang berkualitas
8. Mengembalikan Pendidikan dan Kesehatan sebagai prioritas utama negara
9. Evaluasi total Makanan Bergizi Gratis (MBG)
10. Boikot segala bentuk penindasan di lingkungan pendidikan
11. Menuntut Pemerintah Sumsel untuk mengatasi harga kebutuhan pokok, transparansi pendidikan, pemerataan tenaga medis, pemindakan ilegal, perbaikan infrastruktur serta perlindungan sosial
12. Evaluasi total seluruh pemeliharaan drainase sebagai upaya penanggulangan banjir di 17 Kabupaten/Kota du Sumatra Selatan

Selain itu, tuntutan lain juga turut di sampaikan oleh Mahasiswa Pendidikan Sejarah Unsri Sultan Al Azi Fikri menuturkan keresahannya perihal program MBG.

“MBG itu sangat kontradiktif, terdapat dampak positif dan negatif di dalamnya, karena program ini menghabiskan banyak sekali dana yang harusnya di alokasikan sebagai pendidikan justru untuk MGB,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Mahasisw Program Studi Hukum Unsri mengatakan bahwa masih banyak status guru honorer di daerah terpencil.

“Masih banyak guru honorer yang mendapatkan gaji yang miris, bahkan mereka harus berkerja dua kali sebagai petani,” katanya.

Pernyataan tersebut dibantah secara mentah oleh Ketua Komisi V DPRD Alwis Gani.

“Sekarang tidak ada guru honorer, yang ada hanya guru paruh waktu, dan guru penuh waktu tergantung dengan golongannya,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah selalu melakukan pengawasan secara menyeluruh kepada status sekolah hingga guru honorer.

“Kami setiap minggu melakukan audiensi bersama para guru di sekolah – sekolah yang ada di Palembang untuk membahas status guru hororer yang pendidikan,” jelasnya.

Reporter: Astridda Rochma
Editor: Jimas Muamar