DEMA UIN RF Ajak Aliansi BEM Sekota Palembang Kawal Putusan MK

Read Time:1 Minute, 29 Second

Potret massa Demonstran saat memadati Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan, Jumat (23/08/2024). Ukhuwahfoto/Winda Wulandari

Palembang-Ukhuwahnews | Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (DEMA-U) mengajak Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekota Palembang mengawal kembali Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan (DPRD Sumsel), Jumat (23/8/2024).

Aksi dimulai dari Simpang Lima DPRD Sumsel dengan berbagai orasi yang telah dilontarkan sepanjang jalan menuju Gedung DPRD Sumsel meminta kejelasan mengenai Putusan MK.

Setibanya di Gedung DPRD Sumsel, Presiden Mahasiswa (Presma) UIN RF, Rio Saputra menyebutkan ada empat tuntutan yang disuarakan pada aksi kali ini.

Empat tuntutan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mendesak DPR untuk Patuh pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PPU-XXII/2024.

2. Mengecam segala bentuk pengesahan-pengesahan lainnya yang sarat akan kepentingan politik.

3. Mengajak seluruh elemen masyarakat agar turut memantau kondisi dan situasi politik hari ini.

4. Komitmen menjaga harga diri bangsa dari pihak-pihak perusak Marwah Demokrasi dan Kesetiaan Merawat Keutuhan NKRI.

Dari tuntunan yang disampaikan Rio menyatakan, apabila setelah lima hari dilakukannya aksi konsolidasi, tidak ada kejelasan dari pihak DPRD Sumsel, maka akan diadakan kembali aksi susulan.

“Jika dalam lima hari tidak ada kejelasan, maka kami akan kembali melaksanakan aksi dengan massa yang lebih besar”, ungkapnya.

Selain itu, Rio mengatakan ada lima BEM Sekota Palembang yang mengikuti aksi Konsolidasi kali ini.

“Untuk Aksi kali ini, diikuti oleh lima BEM sekota Palembang yaitu UIN Raden Fatah, STIPADA, UNSRI dan lainnya,” ujarnya saat diwawancarai.

Lebih lanjut, Rio berharap agar seluruh mahasiswa terus menjaga kekompakan, untuk terus mengawasi Putusan MK.

“Harapan kami sebagai mahasiswa, kita harus tetap kompak dan berkolaborasi, bagaimana Demokrasi di negara Indonesia, serta untuk mengawal Putusan MK yang telah keluar kemarin,” pungkasnya.

Reporter: Ahmad Hafiizh Kudrawi
Editor: Marshanda