Mahasewa Menggeser Makna Esensi Peran Strategis Mahasiwa

Read Time:6 Minute, 15 Second

Penulis: Nabilla Kartika Wiranti (Pemimpin Redaksi LPM Ukhuwah 2026)

Opini – Ukhuwahnews|Kepolisian Daerah (Polda) Metropolitan Jakarta Raya (Metro Jaya) mengadakan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia pada Kamis (29/10/2026) di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta. Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98, dengan tajuk tema ‘Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia’.

Satu hari sebelumnya 28/10/2026 bertepatan Hari Sumpah Pemuda, Bundaran HI dipadati oleh demonstran yang dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) turut diikuti oleh mahasiswa lintas kampus, hingga deretan publik figur. Aksi ini membawa tuntutan mengkritik dua tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran.

Sontak, acara Deklarasi Sumpah Pemuda yang diadakan pada keesokan harinya mencuat berbagai komentar dari masyarakat. Audiens yang turut mengikuti acara tersebut menjadi sorotan bagi masyarakat, melihat dari tema terkhusus ‘Mahasiswa’ yang berbaris mengenakan beragam warna almamater.

Ditambah video unggahan yang beredar dari media Kompas.com yang mewawancarai salah satu audiens ‘Mahasiswa’ yang saat ditanya dari kampus mana, namun tidak dapat menjawab, diduga orang bayaran. Lantas, netizen mempertanyakan kepentingan di balik digelarnya acara tersebut sehari setelah aksi demo, terlebih lagi jejeran audiensnya diduga diisi oleh ‘mahasiswa sewaan’.

Selain mahasiswa bayaran yang menuai komentar warganet, terlihat pula publik figur yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, salah satunya yang menjadi sorotan ialah Raffi Ahmad. Sehingga kepentingan Raffi muncul pada acara yang menghadirkan pasukan bayaran tersebut pun turut menimbulkan reaksi publik.

Barisan Warna-warni Almamater Pasukan Bayaran

Setelah video wawancara singkat dari jurnalis Kompas.com yang menanyakan asal kampus salah satu demonstran yang mengaku bernama Budi Setiadi alias Dino, namun ia tidak dapat menjawab dan memberikan jawaban nama kampus kontras dengan almamater yang dikenakan. Setelah itu, adapula Sari yang muncul klarifikasi dan meminta maaf ke publik mengakui bahwa menjadi mahasiswi bayaran. Dari sinilah publik mengetahui bahwa acara tersebut menyiapkan massa bayaran.

Sementara itu, Polda Metro Jaya mengaku tidak mengetahui perihal ‘mahasewa’ pada acara Deklarasi Sumpah Pemuda tersebut. Dalam laman berita Tempo, pihak kepolisian memaparkan akan melakukan investigasi untuk mencari tahu siapa dalang di balik massa bayaran tersebut.

Namun, polemik ‘mahasewa’ ini tidak berhenti menjadi jejak digital sekejap dalam menunjukkan betapa konyolnya citra suatu instansi di hadapan publik. Mahasewa menjadi indikasi gompalnya pengawasan instansi terhadap urusan yang disajikan kepada khalayak.

Jika dikaji dan dianalisis dari Ilmu Komunikasi, fenomena massa bayaran seperti ini dapat termasuk ke dalam agenda setting, yang dimaksudkan untuk menggeser perhatian publik mengenai suatu isu tertentu yang sedang terjadi atau ramai diperbincangkan. Dalam komunikasi politik, teori agenda setting bukan hanya relevan untuk meninjau peran media massa, tetapi bisa juga digunakan untuk menganalisis siasat institusi dan aktor politik dalam menggiring perhatian publik terhadap isu tertentu.

Dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda yang digelar sehari setelah aksi demo ribuan massa, acara ini seolah menjadi ruang ‘cuci tangan’ bagi pihak kepolisian. Seperti yang kita ketahui, biasanya terjadi bentrok antar massa aksi dengan pihak aparat dalam mengamankan lokasi demo. Melalui agenda setting Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 inilah sela bagi pihak kepolisian untuk membangun kesan mengayomi.

Keberadaan mahasewa turut mendukung dugaan bahwa acara tersebut memang disetting guna memperbaiki citra instansi dengan memanfaatkan figur ‘mahasiswa’. Namun, persoalan ini tidak hanya membongkar siasat Polda Metro Jaya, tetapi juga mencoreng prestise almamater yang menjadi simbol perjuangan mahasiswa dalam menempuh pendidikan tinggi.

Ketika terdapat massa bayaran yang diberi beragam jas almamater, maka esensi dari almamater itu seakan hanya dianggap pakaian belaka. Padahal, almamater lazimnya menjadi ciri tanda pengenal yang membawa identitas kampus. Tidak berhenti sebatas atribut, almamater membawa representasi institusi pendidikan dan tanggung jawab intelektual serta moral.

Pada acara ini, posisi mahasiswa justru dicederai dengan peran mahasewa yang sekadar berbaris seolah untuk mempercantik isi forum dan menjadi simbol seremonial bagi panggung politik. Semestinya, acara Deklarasi Sumpah Pemuda diisi oleh mahasiswa tanpa harus menyiapkan massa bayaran. Sebab kolaborasi mahasiswa dengan pemerintah dan elemen masyarakat merupakan ruang yang tepat untuk menuangkan aspirasi semangat generasi muda.

Padahal tajuk acaranya saja sudah ‘Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026’ malah dirusak legitimasinya. Keputusan penyelenggara dalam menghadirkan mahasewa memarginalkan esensi mahasiswa sebenarnya yang memiliki empat peranan strategis, yakni sebagai agent of change (agen perubahan) yang berani melawan status quo yang merugikan, kontrol sosial yang mengkritisi dan memberikan aspirasi terhadap kebijakan publik, iron stock (penerus bangsa) sebagai aset sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjadi pemimpin di kemudian hari, serta moral force (kekuatan moral) menjunjung tinggi integritas, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Lebih lanjut, mahasewa juga tidak merefleksikan posisi peran kesadaran mahasiswa yang sepatutnya memiliki sikap kritis selaku intelektual muda dengan daya nalar rasionalitas dalam berpikir maupun bertindak. Serta bentuk idealisme yang selayaknya dipegang oleh mahasiswa, yakni berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Pada akhirnya, jas almamater tidak dapat dipandang sebatas helaian kain yang dikenakan di tubuh, apalagi dimanfaatkan menjadi instrumen visual untuk memberi kesan bahwa sebuah acara dilegitimasi oleh kelompok mahasiswa. Di sinilah sepantasnya posisi mahasiswa menjadi subjek aktif, jangan sekadar meminjam atributnya dan justru mengabaikan esensi sejatinya.

Opinion Leader Effect Mampu Memarginalkan Esensi Pesan

Pada acara tersebut Raffi turut menjadi sorotan, kehadirannya dipertanyakan. Selain dikenal sebagai artis, ia juga datang selaku utusan khusus presiden dalam bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Justru, karena jabatannya itulah menuai kritik dari netizen. Terlebih lagi, acara ini digelar dengan dugaan kepentingan menggeser isu perjuangan aksi mahasiswa sehari sebelumnya.

Raffi Ahmad mengakui dirinya datang untuk memenuhi undangan selaku utusan presiden. Ia mengunggah video klarifikasi di akun instagramnya, berisikan permohonan maaf sekaligus pernyataan pengakuan.

“Saya hadir sebagai tamu undangan dalam acara kepemudaan tersebut. Saya datang dengan niat tulus dan baik tanpa berniat menciderai semangat perjuangan generasi muda,” katanya.

“Kejadian ini menjadi pengingat bagi saya untuk lebih teliti memahami informasi dan lebih berhati-hati dalam mengambil langkah,” tambahnya.

Tindakan Raffi dalam menanggapi reaksi masyarakat menggunakan video klarifikasi dan mengakui kesalahan sudah tepat, namun jauh sebelum membahas pernyataan sikapnya, mari analisis kejadian ini melalui sudut pandang opinion leader effect. Dalam komunikasi politik, popularitas seseorang berpotensi mejangkau lebih banyak perhatian publik, sama halnya dengan figur Raffi yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia.

Dalam perspektif sosiologi komunikasi, terdapat teori two step flow of communication (Komunikasi dua tahap) yang menjelaskan bahwa penyebaran informasi kepada masyarakat terkadang tidak selalu secara langsung melalui media massa, melainkan ada individu-individu yang dijadikan perantara untuk menyampaikan informasi dan penafsiran pesan. Individu tersebut disebut dengan pemuka pendapat atau opinion leader.

Opinion leader mendapat atensi lebih tinggi dalam proses encoding-decoding komunikasi, dapat dipengaruhi oleh faktor tingkat kepercayaan, kedekatan sosial, kredibilitas, hingga popularitas. Relevansi kehadiran Raffi dapat dikaji melalui teori ini, patut dipertanyakan apakah keberadaannya untuk menjembatani agar pesan yang ingin disampaikan dalam acara tersebut tersalur dengan baik kepada khalayak luas, atau justru figur popularitasnya dimanfaatkan untuk kepentingan agenda setting tadi?

Dalam konteks ini, Raffi merupakan alat visibilitas sosial yang tinggi, sehingga ia ikut terkena imbas kritikan dari netizen sebab terlibat di dalam acara Deklarasi tersebut. Namun, yang mesti menjadi sorotan di sini adalah efeknya bagi publik, sebab popularitas bisa saja merenggut panggung agenda tetapi belum tentu menjamin kredibilitas agenda.

Hasilnya, opinion leader menggeser substansi menjadi popularitas figur (Displacement of Substantive Message), esensi agendanya akan tergantikan dengan perhatian publik yang justru terfokuskan kepada Raffi. Padahal mestinya pesan yang ingin disampaikan dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia lebih ditonjolkan.

Lalu, terdapat juga efek popularitas sebagai legitimasi simbolik, seharusnya legitimasi sebuah agenda dibangun dengan representasi yang jelas dan terpercaya serta substansi yang mampu dipertanggungjawabkan. Kemudian hal ini tentunya berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi ketika suatu agenda diselenggarakan tidak sesuai realitasnya, maka publik mulai turut mempertanyakan kredibilitas, transparansi dan tanggung jawab institusional.

Editor: Jimas Muamar