PLTU Batubara Menghantui Kehidupan Masyarakat Sumatera

Read Time:2 Minute, 2 Second

Aliansi Sumatra Selatan menggelar aksi menolak dampak batu bara dan PLTU di Jalan Jenderal Sudirman, tepat di depan Masjid Agung Palembang, Selasa (22/4/2025). Ukhuwahfoto/Selo Obrian.

Palembang – Ukhuwahnews | Seraya dengan Hari Bumi 22 April 2025 Organisasi Masyarakat Sipil Sumatera Terang Untuk Energi Bersih (STuEB) melakukan demo menyuarakan “Sumatera Menolak Punah” sebagai wujud perlawanan terhadap krisis iklim akibat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara se-Sumatera di Pelataran depan Masjid Agung Palembang, pada Selasa (22/04/2025).

Demo ini merupakan sebuah bentuk ketegasan dalam menyikapi krisis iklim akibat penggunaan batubara. Sebagai bahan bakar menghasilkan listrik, batubara melalui proses pembakaran dan uap yang saat ini tengah merusak lingkungan.

Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lampung, Sumaindra menyuarakan persoalan yang timbul akibat dari energi fosil yang dikelola oleh PLTU Provinsi Lampung yakni memperburuk keadaan lingkungan.

“Memberi dampak ke masyarakat yaitu menyebabkan wilayah tangkap nelayan serta beberapa kasus sebelumnya terkait akses jalan publik masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia pun menilai stockpile batubara yang semakin menyebar di sana yang diduga ilegal tersebut turut menyumbang imbas ke masyarakat sekitar.

“Masyarakat di sekitaran Desa Sukaraja banyak mengalami ISPA dan penyakit kulit karena debu batubara yang dihasilkan dari stockpile,” tambahnya.

Seiring dengan itu, Perwakilan Yayasan Anak Padi Lahat, Sahwan mengatakan bahwa Lahat merupakan salah satu daerah yang menjadi penghasil terbesar batubara di Sumatera Selatan (Sumsel) dan kemudian menimbulkan efek juga terhadap lingkungan.

“Jelas sangat berdampak buruk, bentang alam yang sangat indah sekitar Bukit Serelo kini berubah menjadi lobang tambang yang besar. Musim hujan juga banjir dikarenakan mendangkalnya sungai,” katanya.

Tak sebatas itu, aktivitas pertambangan tersebut juga menimbulkan polusi yang berdampak pada kesehatan. Melalui aksi ini ia turut menuntut pembangunan PLTU batubara Sumsel untuk dihentikan karena setiap pembangunan PLTU dan tambang akan berbanding lurus dengan hilangnya lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber perekonomian masyarakat.

“Angkutan batubara yang hilir mudik juga menyebabkan polusi udara,” lanjutnya.

Terakhir, Perwakilan Koalisi Aksi Penyelamat Lingkungan (KAPL), Arlan melalui ini meminta kepada Gubernur Sumsel untuk mencabut izin serta menutup semua stockpile yang ada di sepanjang Sungai Musi.

“Sungai Musi sebagai jantung perekonomian masyarakat, di sisi lain aktivitas pertambangan tersebut meresahkan masyarakat mulai dari rusaknya lingkungan, hilangnya mata pencaharian masyarakat dan menurunnya kualitas kesehatan,” pungkasnya.

Hingga saat ini, sebanyak 4.920 jiwa sedang menanggung dampak polusi udara akibat 7 PLTU di Sumatera.

Reporter: Nabilla Kartika Wiranti
Editor: Annisaa Syafriani