Read Time:8 Minute, 37 Second
Ukhuwahdesain/Maharani

Penulis: Nabilla Kartika Wiranti (Pemimpin Redaksi LPM Ukhuwah 2026) 

Opini-Ukhuwahnews| Dunia politik elite kembali digemparkan oleh isu Gibran resmi turun dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026). Pertanggal tersebut, Prabowo sebagai Presiden melangsungkan konferensi pers pengunduran diri Gibran di Istana Merdeka pada Kamis sore yang turut dihadiri oleh Gibran, serta didampingi oleh jajaran pimpinan MPR, Wakil Ketua DPR, petinggi Komisi III DPR RI, dan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan meski dengan berat hati ia menerima pengunduran diri dan menghormati, serta mendukung keputusan yang diambil oleh Wapres. Sebelumnya pada Selasa (10/11/2026) Gibran telah menghadap Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyampaikan niat awal pengunduran dirinya, kemudian keesokan harinya Gibran datang kembali untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo di Halim Perdanakusuma Jakarta.

Sebelumnya pada (06/10/2026) Mahkamah Konstitusi (MK) merilis bahwa tidak ditemukannya bukti ijazah Gibran, melainkan hanya certificate of attendance dan dokumen lain seperti academic records dan explanation of grades. Mahkamah menilai dokumen tersebut bukan merupakan bukti kelulusan, namun merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.

Meninjau Perkara Pengunduran Diri Wapres Melalui Perspektif David Easton

Dalam teori Sistem Politik perspektif David Easton, peristiwa ini dapat dipahami sebagai salah satu bentuk respon terhadap dinamika politik, persoalan legitimasi politik. David Easton memandang sistem politik sebagai sistem yang bekerja melalui korelatif antara masyarakat dan pemerintah. Dalam teori ini terdapat empat unsur penting, yaitu input, conversion process, output, dan feedback.

Pada kasus pengunduran diri Gibran, input muncul dari tuntutan sebagian kelompok politik dan masyarakat yang mempertanyakan keabsahan ijazah dan polemik persyaratan menjabat sebagai Wapres turut memicu tekanan politik. Dalam hal ini, ketegangan politik tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban pejabat publik, tetapi juga menyeret stabilitas pemerintahan.

Kemudian pada conversion process melibatkan Presiden, MPR, DPR, dan Lembaga Peradilan. Perkembangan signifikan terjadi ketika Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Prabowo dan MPR, sehingga ditindaklanjuti oleh MPR melalui mekanisme konstitusional. Pada hal ini, membuktikan bahwa sistem politik tidak hanya menjawab tekanan kelompok politik dan masyarakat lewat tindakan individu, tetapi juga mengimplikasikan prosedur dan kewenangan lembaga negara.

Setelah itu, pada tahap output menghasilkan sebuah keputusan. Pengunduran diri Gibran menimbulkan konsekuensi kosongnya bangku Wapres, sehingga sistem politik dituntut untuk menghasilkan keputusan dengan jaminan hukum sekaligus menjaga stabilitas politik nasional, di sinilah langkah kelembagaan menjadi sorotan krusial dalam menjaga keberlanjutan pemerintahan.

Barulah timbul feedback dari masyarakat terhadap tanggapan yang dihasilkan oleh sistem politik. Pada tahap ini akan muncul berbagai respon, dapat berupa kritik, dukungan, bahkan tuntutan baru lagi. Dalam teori David Easton, tuntutan masyarakat dapat kembali menjadi input bagi sistem politik, berarti keputusan pengunduran diri Wapres tidak langsung mengakhiri persoalan politik, namun dapat memicu desakan baru seperti transparansi hingga penguatan mekanisme pengawasan terhadap pejabat negara.

Maka, melalui perspektif teori ini memperlihatkan proses sistem politik Indonesia bekerja dalam menghadapi tekanan dari lingkup internal maupun eksternal. Keberhasilan sistem politik tidak cukup diukur dari kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan, persoalan ini menjadi pengingat terkait legitimasi kekuasaan pada negara demokrasi bukan hanya bersumber dari proses mengisi jabatan, namun mesti dipelihara dan menjadi bahan evaluasi sistem politik dalam menjalankan prinsip demokratis, akuntabilitas, dan supremasi hukum.

Pada akhirnya, kita dapat memandang polemik pengunduran diri Wapres bukan menjadi akhir dari gejolak politik, tetapi berpotensi menjadi awal dari proses politik baru yang kembali dipengaruhi oleh input dari tuntutan dan respon masyarakat.

Menilik Keputusan Gibran Dalam Perspektif Ilmu Politik

Menurut Taufik Akhyar selaku Akademisi Ilmu Politik UIN Raden Fatah (UIN RF) Palembang, keputusan Wapres mengundurkan diri dari jabatannya merupakan pertimbangan atas indikasi dari tekanan pihak tertentu, terlebih lagi belakangan ini mencuat perkara Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan bukti keabsahan ijazah SMA Gibran.

“Keputusan politik apalagi terkait jabatan tinggi selevel Wapres tidak mungkin diputuskan secara pribadi. Pasti sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek termasuk tekanan dari pihak tertentu,” ujarnya.

“Jauh sebelum pemerintahan Prabowo-Gibran, masalah serius sudah begitu banyak. Mulai dari dugaan kecurangan pemilu, intervensi atau ketidak netralan aparat terutama institusi kepolisian yang kemudian muncul istilah Parcok (Partai Coklat), keberpihakan penyelenggara pemilu, sampai munculnya persoalan ketidak absahan dokumen persyaratan berupa kasus dugaan ijazah palsu, suket penyetaraan ijazah yang kemudian diputus di Pengadilan MK dan MA,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan keputusan Gibran dapat menjadi pilihan terbaik guna keberlangsungan menjalankan kebijakan publik, dan menghentikan polemik yang mendistraksi keseimbangan sosial dan politik.

“Membangun negara dan menjalankan janji kampanye beserta berbagai program pro rakyat memerlukan kondisi stabilitas sosial dan politik. Karena itu, mundurnya Wapres yang sebelumnya menjadi sumber konflik dan dinamika politik elite diharapkan bisa berakhir,” jelasnya.

Taufik menilai melalui peristiwa ini dapat dijadikan pelajaran politik bagi semua pihak untuk mematuhi fundamental hukum dengan tertib. Dimulai dari rangkaian prosedur pra pemilu yang arif, guna menjamin kepastian hukum dalam merealisasikan tanggung jawab pemerintahan.

“Terutama bagi partai politik, penyelenggara pemilu, dan semua elemen terkait, untuk benar-benar menaati konstitusi dan regulasi dalam menjalankan tugas,” ucapnya.

Setelah Peristiwa Bangku Wapres Kosong, Nampak Hal yang Mesti Menjadi Kajian Evaluasi

Polemik yang menjadi bahasan panjang belakangan ini, menunjukkan bukti bahwa sistem politik masih memiliki celah yang menjadi konsentrasi krusial untuk dibenahi dan mesti diimplementasikan secara sportif dalam proses realisasinya.

“Yang dapat memperkuat legitimasi pejabat publik adalah pemilu yang kredibel dan fearfulness, bukan pemilu yang penuh dengan kecurangan dan money politik seperti yang dipersepsikan publik selama ini, karenanya dimensi etik moral menjadi daya juang penting dalam kaitannya dengan semuanya,” lanjut Taufik.

Menurutnya, seluruh regulasi terkait partai politik sudah jelas dan baik. Namun, yang perlu menjadi perhatian khusus adalah pada saat proses pelaksanaan. Baginya, sumber evaluasi bisa dimulai sejak masa seleksi sebelum bangku jabatan diisi, dengan tata kelola pemerintahan pelayan publik yang solid, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Persoalannya ada pada sisi pelaksana atau penyelenggara yg tidak independen, tidak profesional, dan tidak patuh pada prinsip good governance,” pungkasnya.

Ke depan yang harus dibenahi adalah sistem rekrutmen, terutama untuk penyelenggara pemilu berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan titipan dari pihak yang berkepentingan, sehingga ketika menjalankan tugas akan tunduk pada aturan, bukan tunduk pada uang dan kekuasaan,” tegasnya.

Karenanya, Taufik menganggap kasus ini sudah sepatutnya dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan kepentingan pada negara yang menjunjung sistem demokrasi.

“Sudah saatnya pemilu langsung dikoreksi dan dievaluasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Apakah masih layak dipertahankan, karena menimbulkan begitu banyak persoalan dan konflik, ataukah sebaiknya dikembalikan kepada parlemen sesuai dengan sila keempat pancasila,” terangnya.

Lalu, Setelah Ini Bagaimana Efeknya Terhadap Pemerintahan Daerah?

Lebih lanjut, Taufik menjabarkan dampak dari kosongnya bangku Wapres bagi masyarakat dan pemerintahan daerah. Ia turut memaparkan hasil pengamatannya terhadap beragam respon masyarakat yang turut mengawal polemik pengunduran diri Gibran.

”Terlepas dari berbagai spekulasi atas pengunduran diri Wapres, paling tidak dari sisi publik akan berdampak positif. Kalau diamati, sejak status sebagai Cawapres hingga hari-hari terakhir sebagai Wapres terus menjadi perdebatan publik yang tidak berkesudahan, terutama di berbagai platform media sosial,” paparnya.

“Mayoritas publik menilai sosok Gibran dari berbagai aspek, seperti syarat administrasi yang tidak terpenuhi, keputusan MK yang kontroversial, dan kompetensi yang tidak memadai, terutama jika dibandingkan dengan deretan nama-nama Wapres sebelumnya. Harapan Publik saat ini, Wapres pengganti harus benar-benar sosok kompeten dan dapat diterima oleh masyarakat dan Parlemen,” tambahnya.

Di akhir, ia mengutarakan tinjauan pengaruh bagi pemerintah di Sumatra Selatan dalam mengambil dan menjalankan strategi politik. Namun, jika dipandang dari perspektif sistem politik, dampaknya tidak akan menyentuh bagian substansial.

“Pasca pengunduran diri Wapres Gibran jelas akan berdampak pada konstelasi politik di daerah termasuk Sumatra Selatan. Para kepala daerah akan menghitung ulang langkah-langkah politiknya. Dari sisi kebijakan, tidak akan berpengaruh secara signifikan, karena secara konstitusi posisi Wapres tidaka punya kewenangan yang kuat dalam mengimplementasikan kebijakan, terutama pada lingkup daerah, termasuk Sumatra Selatan,” tutupnya.

Memandang Kasus Ketidakabsahan Ijazah Hingga Pengunduran Diri Wapres Menggunakan Kacamata Hukum

Akademisi Fakultas Hukum dan Syariah UIN RF Palembang konsentrasi Hukum Tata Negara, Tamudin turut mengelaborasikan pembahasan mekanisme tuntutan pemakzulan dan pengunduran diri Gibran dari jabatannya sebagai Wapres. Dalam hukum tidak didapati uraian mengenai sejak kapan status kekosongan jabatan dikatakan sah secara hukum.

“Dalam Undang-undang tidak diatur rinci, baik pemakzulan dan pengunduran diri,” katanya.

Tamudin menjelaskan mekanisme persetujuan pengunduran diri Wapres dinyatakan cukup melalui penyerahan surat pengunduran diri kepada Presiden, namun memang sebenarnya mesti disidangkan terlebih dahulu oleh MPR, namun pada kasus ini sepertinya tidak memungkinkan lagi ditindaklanjuti dengan sidang.

“Presiden dan Wapres kan sepaket, jadi surat pengunduran diri cukup ke atasannya (Presiden) saja sudah selesai. Sebenarnya, yang resmi harus disidangkan di MPR, dengan mekanisme Kesekretariatan Presiden menerima surat lalu membawa ke MPR untuk disidangkan, lalu sejak ketok palu itulah mulai terhitung kekosongan jabatannya,” jelasnya.

“Kalau secara teoritis memang bisa ditolak oleh MPR, tapi diperoleh suara lebih dari separuh anggota DPR ingin melakukan pemakzulan, berarti kan politik etis tidak berjalan,” tambahnya.

Bagaimana Legitimasi Jabatan Gibran Selama Menjabat sebagai Wapres?

Menurut penjelasan Tamudin, dalam perspektif hukum administrasi negara, pembatalan dokumen Gibran tidak berlaku surut (ex tunc), alias tidak membatalkan legalitasnya sejak dilantik. Karena mengacu pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

“Tidak surut, sesuai pasal 7A, pada poin terakhirnya sudah jelas mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum (pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela) atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat,” jelasnya.

“Peristiwanya baru keluar sekarang, jabatannya kemarin tetap dianggap sah. Tapi berikutnya dinyatakan ijazahnya tidak ada. Maka bukan berlaku surut yang membat dia turun, tetapi aturan baru dari pernyataan MK. Telah tertulis dalam putusan baru itu tidak ditemukannya ijazah kan, jadi melalui putusan Mk sekali itu saja. Tidak ada upaya banding, namanya final and binding,” lanjutnya menjelaskan.

Hak yang Didapatkan Wapres Setelah Mengundurkan Diri 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, seorang Wakil Presiden yang mengundurkan diri dan diberhentikan dengan hormat tetap berhak mendapatkan sejumlah hak keuangan, administratif, dan fasilitas dari negara berupa:

1. Uang pensiun sebesar 100% dari gaji pokok terakhir saat menjabat (berdasarkan aturan setara Rp20,16 juta per bulan).

2. Tunjangan

3. Biaya rumah tangga

4. Biaya perawatan Kesehatan

5. Rumah kediaman

6. Kendaraan dan pengemudi

7. Staf pendukung

8. Fasilitas pengamanan

Dalam hal ini, Tamudin memaparkan terkait pemberian hak Wapres dengan teori De Jure dan De facto, dalam case kasus cacat formil syarat jabatan sejak awal.

“Kalau secara De Jure tidak berhak, tapi De Facto dia Wapres. Karena dia sudah dilantik duluan, waktu dilantik itu sah jadi Wapres. Di kemudian hari baru tidak ditemukan ijazahnya, hanya berupa surat keterangan, ini kan terjadi sesudah dia jadi Wapres, tidak bisa lagi menggugurkan putusan MK,” tuturnya.

Editor: Jimas Muamar

About Post Author

Nabilla Kartika Wiranti

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous post Festival Lingkungan 2026 WALHI Soroti Darurat Ekologis di Sumatera Selatan