Kenaikan BBM, Beban Rakyat di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Read Time:2 Minute, 12 Second

Penulis: Ahmad Malik Akbar (Kabid PTKP HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang)

Opini-Ukhuwahnews | Kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali menghadirkan kegelisahan di tengah masyarakat. Di saat kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil dan daya beli masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban hidup rakyat, khususnya kelompok menengah ke bawah yang selama ini menjadi pihak paling rentan terhadap gejolak ekonomi.

BBM bukan sekadar komoditas energi, melainkan kebutuhan strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap seluruh sektor kehidupan. Ketika harga BBM naik, biaya transportasi meningkat, distribusi barang menjadi lebih mahal, dan pada akhirnya harga kebutuhan pokok ikut terdorong naik.

Efek berantai inilah yang sering kali menimbulkan tekanan ekonomi yang lebih luas dibandingkan sekadar kenaikan harga bahan bakar itu sendiri. Pemerintah memang memiliki alasan fiskal dalam melakukan penyesuaian harga BBM, seperti menjaga stabilitas anggaran negara dan mengurangi beban subsidi.

Namun, kebijakan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari perspektif ekonomi makro semata. Negara juga harus memperhitungkan kondisi riil masyarakat yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika harga kebutuhan pokok terus meningkat sementara pendapatan masyarakat tidak mengalami kenaikan yang signifikan, maka kenaikan BBM dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi.

Sebagai organisasi kader yang memiliki komitmen terhadap perjuangan umat dan bangsa, bahwa setiap kebijakan publik harus berlandaskan pada prinsip keadilan sosial. Kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat harus disertai kajian yang transparan, partisipatif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan sosial, subsidi yang tepat sasaran, serta langkah-langkah pengendalian harga benar-benar berjalan efektif untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya kebijakan negara.

Sikap kritis bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan bagian dari upaya menjaga agar setiap kebijakan tetap berada pada koridor kepentingan rakyat. Kritik yang disampaikan harus berbasis data, argumentatif, dan berorientasi pada solusi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kenaikan BBM seharusnya tidak hanya menjadi wacana tentang efisiensi anggaran, tetapi juga menjadi refleksi bagi pemerintah untuk memperkuat sektor ekonomi rakyat. Negara harus hadir memastikan bahwa masyarakat kecil tidak menjadi korban dari kebijakan yang dibuat.

Sebab pada hakikatnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari stabilitas fiskal, tetapi juga dari kemampuan negara dalam menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan. Dengan komunikasi yang transparan dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, kepercayaan publik dapat tetap terjaga, sementara tujuan pembangunan nasional dapat dicapai tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat kecil.

Editor: Manda Dwi Lestari