Carut-Marut Izin Kelola Tambang bagi Kampus

Read Time:2 Minute, 20 Second

Penulis: Mohamad Shabir Al Fikri

Opini – Ukhuwahnews | Pemerintah kembali membuat sebuah tindakan yang menuai kontroversi. Bagaimana tidak, universitas yang menjadi penyelenggara pendidikan akademik diwacanakan oleh pemerintah akan mendapat konsesi atau restu Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Hal ini dimuat dalam Revisi Undang-undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) yang ditargetkan mendapat pengesahan oleh Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada 18 Februari 2025.

Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada universitas membuat beberapa pihak khawatir terhadap independensi perguruan tinggi.

Jika institusi pembelajaran mendapat izin mengelola tambang, ditambah, lampu hijau pengelolaan tambang oleh kampus dapat mencoreng esensi lembaga pendidikan menjadi budak kapitalisme bukan lagi pencerdas kehidupan bangsa.

Baca juga: Cara Mudah Olah Asinan Rumahan

Dilansir dari Tempo.co mengutip pernyataan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Asep Saepudin Jahar mengatakan konsesi tambang bagi kampus membawa beberapa dampak positif.

Dampak positif yang dapat muncul seperti peluang universitas sebagai pusat penelitian dan inovasi di bidang pertambangan, hingga pendapatan tambahan untuk pengembangan fasilitas akademik dan penelitan.

Angan-angan menambah pemasukan untuk kampus tidak sepenuhnya benar. Perlu diuji kembali aspek penting seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dan jenis tambang yang dikelola.

Riset mengenai potensi keuntungan tambang bagi perguruan tinggi juga harus dipertimbangkan dan tambang jenis apa yang akan menguntungkan universitas.

Selain itu, kesiapan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang juga menjadi pertanyaan. Setidaknya mereka membutuhkan kompetensi dan integritas untuk apa yang dicita-citakan. Karena peluang untuk mengelola tambang juga akan membuka kerentanan terhadap konflik kepentingan serta menyebabkan penipuan dan korupsi.

Pada akhirnya, mahasiswa hanya akan menjadi sapi perah untuk menambah pundi-pundi keuntungan. Belum lagi resiko yang akan dihadapi kampus jika mereka mengalami kerugian dalam pengelolaan tambang.

Akibatnya, kampus dapat disegel ataupun digadaikan, dan imbasnya pun akan berdampak pada mahasiswa yang tatanan institusi pendidikan mereka rusak akibat keserakahan semata.

Namun, di balik itu semua terdapat beberapa resiko yang dapat merusak inti dari sebuah lembaga pendidikan. Konsesi tambang membuat kampus lebih berorientasi kepada bisnis dibanding tradisi ilmiah. Ini juga yang akan menyebabkan neoliberalisme di antara universitas, dan merusak masa depan bangsa dengan mendiskreditkan dunia pendidikan.

Ditambah lagi, di balik tawaran manis pendapatan tambahan untuk kampus terdapat ancaman serius dari segi lingkungan maupun sosial. Bayang-bayang deforestasi hutan semakin menghantui ekosistem di Indonesia, polusi dan tambang yang berjalan beriringan, dan konflik tambang serta kriminalisasi yang semakin menjadi-jadi.

Alih-alih memberikan izin tambang kepada kampus, akan lebih baik jika pemerintah membuat kebijakan yang mewajibkan perusahaan tambang untuk menyisihkan pendapatan mereka.

Hal ini dengan tujuan membantu universitas sebagai tanggung jawab lingkungan. Dengan hal ini kemungkinan resiko tercorengnya esensi lembaga pendidikan akan dapat diminalisir.

Penutupan kampus akibat kerugian usaha tambang tidak akan terjadi dan semangat kampus dalam menjalankan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat akan terus dipupuk.

Editor: Annisaa Syafriani